Kondisi Umum

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe merupakan Satuan Kerja Parangkat Daerah (SKPD) dalam jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe. Di saat terbentuknya Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe tepatnya tanggal 21 Juni 2001, Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan belum terbentuk, sehingga segala peran dan urusan yang berkaitan dengan bidang Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan ditangani oleh SKPD yang lainnya.

Seiring dengan dinamika perkembangan kota yang memerlukan penanganan masalah yang terjadi di Kota Lhokseumawe secara optimal, terutama di sektor transportasi yang meliputi transportasi darat, laut dan udara, serta pembenahan di sektor perkembangan wisata dan budaya yang ada di Kota Lhokseumawe.

Pemerintah Kota Lhokseumawe tepatnya Tahun 2004 dengan pertimbangan kebutuhan penambahan organisasi perangkat daerah dibentuklah Satuan Kerja Parangkat Daerah (SKPD) Kantor perhubungan, pariwisata dan kebudayaan Kota Lhokseumawe, dimana Satuan Kerja Parangkat Daerah (SKPD) ini setingkat dengan Kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Kantor dengan Eselonering III/a serta mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dibidang Perhubungan, Pariwisata dan ebudayaan dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

Perubahan paradigma masyarakat yang mengemukan pada saat itu yang ditunjukan dengan makin kritisnya penilaian masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dimana kebijakan tersebut tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi sasarannya. Fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran nilai-nilai tradisonal ke nilai-nilai maju, untuk itu Pemerintah Kota Lhokseumawe harus lebih peka terhadap tuntutan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Menyikapi kondisi tersebut, pada Tahun 2007 Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya melakukan peningkatan status Kantor Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan dengan jabatan Kepala Dinas setingkat Eselonering II/b, dimana perubahan status ini memberikan kewenangan yang luas terhadap kebijakan pemerintah terutama di sektor perhubungan, pariwisata dan kebudayaan.

  1. Ruang Lingkup SKPD

Satuan Kerja Parangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe merupakan salah satu perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Lhokseumawe yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menjalankan sebagian kewenangan pemerintah di bidang perhubungan, pariwisata dan kebudayaan dalam wilayah Kota Lhokseumawe yang meliputi 4 (empat) Kecamatan yakni Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Blang Mangat dan Muara Satu dengan jumlah Gampong sebanyak 68 Gampong/desa. dan dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yaitu Walikota Lhokseumawe.

Dalam upaya melakukan kegiatan, kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe menyerahkan segala pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh bidang/sekretariat masing-masing, dimana kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan terukur sehingga mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan kewenangan yang ada di dinas tersebut.